Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

  • Dibaca: Pengunjung
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Pimpinan

pimpinan_308455.jpg Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
Nama Pimpinan Drs. H. Juwaini M.Pd

Kontak

Alamat JL. Brigjend H.Hasan Basry Km. 2 Rantau Kode Pos 71111
Telpon ( 0517 ) 31040
Fax 32046
Email disdiktapin@gmail.com / disdiktapinumum@gmail.com
Website

 

Dinas Pendidikan kabupaten Tapin berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis, terletak di antara 114 19' 13'' - 116 33' 28'' Bujur Timur dan 1 21' 49'' – 4 1 0' 14'' Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Terletak Dipusat Kota Kabupaten Tapin yang berada dijalan Brigjend H. Hasan Basry KM 2. Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang Pendidikan yang bertanggung jawab atas Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian terhadap akses dan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Tapin, diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Pembangunan Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, sehat, dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekitarnya agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Daerah dan Nasional serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan Negara dalam mengejar cita-cita luhur demi terciptanya suatu masyarakat dan bangsa yang kokoh, beriman, cerdas, dan terampil.

Pembangunan bidang pendidikan formal dan non formal sebagai tumpuan harapan mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan dan ketangguhan untuk menjawab tantangan masa depan. Untuk maksud itu, Pendidikan nasional telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional beserta sejumlah peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Sisdiknas dengan semangat Otonomi Daerah, unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin diharapkan mampu mengantisipasi dan mengelola masalah-masalah masa kini dan yang dapat terjadi di era mendatang serta dapat menciptakan landasan manajemen yang kokoh dan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan dan pengembangan kuatitatif dan kualitatif secara optimal dari sistem pendidikan nasional yang kita selenggarakan.

Terselenggaranya layanan pendidikan yang mampu membangun masyarakat Tapin Cerdas, Ramah, dan Mandiri.

1.         Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata

 

2.         Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

 

3.         Meningkatakan kualitas/mutu relevansi layanan pendidikan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat dunia usaha dan dunia industri

 

4.         Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa perbedaan

 

5.         Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dunia usaha dan industri.

Melaksanakan kewenangan urusan pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di kesekretariatan, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Program Sarana dan Prasarana yang diberikan oleh Pemerintah.

a.         Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

b.         Pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah

 

c.         Pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sekolah dasar

 

d.         Pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan menengah

 

e.          Pelaksanaan dan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penyusunan program sarana dan prasarana

 

f.          Pemberian perijinan dan pelayanan umum pendidikan

 

g.         Pengelolaan unit pelaksana teknis kecamatan

 

h.         Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan

 

i.           Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan  fungsi pendidikan.

  • Dibaca: Pengunjung

Instansi Terkait Lainnya