Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

  • Dibaca: Pengunjung
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pimpinan

pimpinan_859431.jpg Jabatan -
Nama Pimpinan -

Kontak

Alamat -
Telpon -
Fax -
Email -
Website -

         Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tapin dibentuk petama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapin kemudian mengalami perubahan, terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keitga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tapin yang dipimpin seorang Kepala Dinas, merupakan unsur pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Tapin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

* Pengelolaan keuangan dan aset daerah dikatakan tertib apabila :
- Tepat waktu
- Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

 

* Pengelolaan keuangan dan aset daerah dikatakan transparan   apabila :
- Menganut prinsip keterbukaan
- kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik

 

*Pengelolaan keuangan dan aset daerah dikatakan akuntabel  apabila
- Dilakukan dengan terukur baik secara kuantitas (potensi) maupun kualitas
- Pengelolaan dapat dipertanggung jawabkan
1.Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung SDM yang berkualitas;
2.Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
3.Mendorong terciptanya penganggaran yang transparan  dan taat azas;
4.Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi
1.Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2.Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian keuangan daerah;
3.Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian aset daerah dan investasi;
4.Pelaksanaan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pelaporan keuangan daerah;
5.Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
6.Pelaksanaan koordinasi pengelolaan kas daerah;
7.Pelaksanaan koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah
8.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
9.Pelayanan administrasi dan pengelolaan kesekretariatan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Dibaca: Pengunjung

Instansi Terkait Lainnya