Bagian Organisasi Sekreatariat Daerah Kabupaten Tapin

  • Dibaca: Pengunjung
Bagian Organisasi Sekreatariat Daerah Kabupaten Tapin

Pimpinan

pimpinan_775562.jpg Jabatan Kepala Bagian Organisasi
Nama Pimpinan Arifin, S.Sos

Kontak

Alamat Brigjen .H.Hasan Basri No. 22 Rantau
Telpon (0517) 31474
Fax (0517) 31435
Email bagor_tapin@yahoo.co.id
Website http://ebagor.tapinkab.go.id

Terwujudnya Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang Profesional dan Responsif dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk mendukung pencapaian Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi pelayanan administratif kepada kepala daerah dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Tapin

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan.

FUNGSI DAN TUGAS POKOK BAGIAN ORGANIASASI :

Bagian Organisasi

Pasal 35

 

(1)  Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan.

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.  menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyempurnaan, pengembangan dan penataan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah;

b.  menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan dan pengolahan data dan bahan dalam penyempurnaan, pengembangan dan penataan prosedur kerja, tata kerja dan standarisasi sarana lingkungan kerja, analisis dan formasi jabatan serta pelaksanaan  pemberdayaan aparatur di lingkungan pemerintah daerah;

c.   menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, pengolahan, pengawasan dan penyajian data formasi  jabatan di lingkungan pemerintah daerah;

d.  memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

e.   membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;

f.    melaksanakan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan; dan

g.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur

Pasal 36

 

(1)  Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis penataan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur  Daerah.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.  menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan bidang Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur;

b.  mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur;

c.   menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur ;

d.  menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

e.   menyiapkan dan meneliti rancangan peraturan daerah tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan atau penghapusan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah;

f.    melaksanakan pembahasan inter eksekutif terhadap pra rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dengan intansi terkait sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Dearah;

g.  Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pendayagunaan aparatur Daerah;

h.  memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

i.    membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;

j.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Sub Bagian Ketatalaksanaan

Pasal 37

 

(1)  Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis standarisasi dan pengaturan, prosedur dan tata kerja.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

  1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan ketatalaksanaan yang meliputi tentang prosedur kerja, tata kerja, tata naskah dinas, standarisasi sarana lingkungan kerja;
  2. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta infomasi yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan;
  3. menyiapkan bahan penyusun kebijksanaan pedoman dan petunjuk tehnis dibidang ketatalaksanaan yang meliputi prosedur kerja, tata kerja, tata naskah dinas, dan standarisasi sarana lingkungan kerja;
  4. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang ketatalaksanaan dan menyiapkan bahan petunjuk  pemecahan masalah;
  5. menyiapkan bahan  dan membuat pedoman  tata naskah  dinas di lingkungan pemerintah daerah;
  6. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  di dalam membuat tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
  7. menyiapkan bahan dan melakukan upaya-upaya dalam rangka pemberdayaan aparatur di lingkungan pemerintah daerah;
  8. menghimpun, mengumpulkan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tapin;
  9. menghimpun, mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala SKPD dengan Bupati Kabupaten Tapin;
  10. menghimpun, mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara pimpinan tinggi pratama dengan administrator dan antara administrator dengan pengawas;
  11. memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evalusi;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

 

Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan

Pasal 38

 

(1)  Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan.

 

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.  menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang analisis jabatan;

b.  mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta infomasi yang berhubungan dengan formasi jabatan;

c.   menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang analisis dan formasi jabatan;

d.  menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang  analisis dan formasi jabatan serta menyiapkan bahan petunjuk  pemecahan masalah;

e.   menyiapkan  dan mengolah data dan bahan dalam penyusunan analisa jabatan di lingkungan pemerintah daerah;

f.    memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

g.  membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evalusi;

h.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

  • Dibaca: Pengunjung

Instansi Terkait Lainnya