Pendampingan Kegiatan Komisi II DPRD Kabupaten Tapin oleh Diskominfo dan Dinas Terkait dalam Rangka Konsultasi ke Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementrian Pertanian.

  • 17 Mei 2018
  • Oleh: karno
  • Dibaca: 85 Pengunjung
Pendampingan Kegiatan Komisi II DPRD Kabupaten Tapin oleh Diskominfo dan Dinas Terkait dalam Rangka Konsultasi ke Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementrian Pertanian.

Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, melakukan konsultasi sekaligus sosialisasi ke Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementrian putuskan Senin 15 Mei 2018 bertepat di Ruang Rapat Biro Perencanaan, di pimpin langsung boleh Ketua Komisi II dan Sekretaris Komisi II beserta seluruh anggota dan di dampingi oleh SOPD terkait seperti Dinas Ketahangan Pangan dan Dinas Pertanian, ada beberapa hal yang di konsultasikan diantaranya adalah mengenai Dana DAK bidang Pertanian khususnya untuk pembangunan lumbung pangan / lumbung padi dan kegiatan pemanfaatan Pekarangan / Kawasan Rumah Pangan Lestari (KKPL), dijelaskan oleh sekretaris koalisi II, H.Iwan.

Bahwa pembangunan lumbung pangan yang pendanaannya bersumber dari DAK putuskan dua tahun terakhir ini telah mengalami Moratorium / dihentikan sementara, dan pemerintah daerah sudah melakukan sharing pendanaan dengan membangun dari dana APBD II, hanya saja jumlahnya sangat terbatas karena kondisi keuangan daerah yang juga mengalami defisit. Sehingga mengharapkan agar pusat melanjutkan kembali Pembangunan Lumbung Padi yang bersumber dari dana DAK Pertanian tersebut; dijelaskan oleh Taufik Aziz, STP yang membidangi bagian Perencanaan.

Bahwa untuk menu pembangunan Lumbung Padi untuk tahun 2019 telah dimunculkan kembali termasuk dana untuk pengisian Lumbung tersebut. Dengan syarat mengusulkan kegiatan tersebut melalui e-proposal ke Kementrian paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan anggaran dan di verifikasi dulu oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi untuk kelengkapan administrasi maupun data teknisnya, dan dijelaskan pula oleh Taufik Aziz, STP, untuk kegiatan pemanfaatan pekarangan selain usulan melalui e-proposal ada juga program dana Presiden Republik Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan, yang salah satunya adalah Program Stanting (tinggi badan dan berat badan tidak sesuai) dan diutamakan untuk Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan.

Sebelum menutup acara, Ketua Komisi II berharap dengan hubungan silaturahmi seperti ini selalu terjalin baik antara Dinas khususnya Komisi II selaku Mitra kerja dari SOPD terkait yang turut memperjuangkan adanya penambahan anggaran pusat yang masuk ke Dinas khususnya Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

  • 17 Mei 2018
  • Oleh: karno
  • Dibaca: 85 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita